PENERAPAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
PEMERINTAH KOTA BOGOR 2014-2018
1. Pendahuluan
1.1
Latar Belakang
Teori
terkait ilmu teknologi informasi sangatlah banyak dan tentunya tidak akan
efektif apabila dituliskan dalam sebuah buku rencana induk yang semestinya
hanya berisi pengarahan perencanaan strategis pelaksanaan pengelolaan teknologi
informasi, buku ini berisi semua dasar ilmu TIK terkini yang akan diimplementasi
dalam pengembangan e-Government di pemerintah kota Bogor pada tahun 2013 s/d
2017.
Perekembangan
teknologi informasi yang sedemikian cepat sebenarnya terlalu susah untuk bisa diprediksi
hingga lima tahun kedepan, untuk itu buku ini akan semakin kadaluarsa seiring perkembangan
ilmu dan teknologi informasi kedepan. Tentunya dengan perkembangan ilmu dan teknologi
tersebut akan juga berpengaruh pada kebijakan tahap selanjutnya pada rencana implementasinya.
1.2
Tujuan dan Manfaat Penerapan TIK
Beberapa
manfaat TIK yang bisa dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Manfaat secara langsung dihubungkan dari layanan yang disediakan, sedangkan
manfaat tidak langsung adalah menargetkan pengembangan kebijakan,
infrastruktur, konten, dan sistem pendukung. Manfaat TIK :
- TIK dan pengentasan kemiskinan. TIK memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yang nantinya akan berdampak pada pengentasan kemiskinan. Fakta menunjukkan negara-negara yang mempunyai tingkat ekonomi yang tinggi maka tingkat penetrasi TIK nya juga tinggi. Bukti menunjukkan yang paling diuntungkan dari revolusi informasi adalah bisnis dan industri.
- TIK dalam pendidikan. Bagi negara-negara berkembang, tantangan di dalam dunia pendidikan ialah bagaimana menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua sembari menghadapi kelangkaan sumber daya, yang mana dalam sektor pendidikan tercermin dengan sangat kurangnya ruang kelas, buku, guru, dan lain-lain. Dengan TIK maka meningkatkan akses terhadap sumber daya sekolah dan pendidikan, meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, serta memperbaiki efisiensi administratif dan instruksional. Sebagai contoh, televisi dan radio telah digunakan di negara-negara seperti Cina dan Meksiko untuk menyampaikan instruksi kelas kepada anak-anak dan pemuda di daerah terpencil.
- TIK dan kesetaraan gender. Banyak program dan kebijakan pembangunan yang masih buta gender, tak terkecuali yang melibatkan integrasi TIK. Berdasarkan studi dari Swedish International Development Agency, walaupun ada sejumlah area dimana TIK telah membantu pengentasan kemiskinan, kebanyakan proyek TIK memfokuskan “orang miskin” sebagai kategori umum tanpa memberi perhatian khusus pada isu kewanitaan. Akibatnya, proyek tersebut tidak memberikan keuntungan bagi wanita. TIK menawarkan kesempatan bagi wanita untuk terlibat langsung dalam e-commerce serta mengakses pendidikan dan e-government, melampaui batasan-batasan sosio-kultural yang selama ini menghalangi akses menuju peningkatan ekonomi.
- TIK, Pemerintah dan Tata Kelola. Kebanyakan lembaga donor internasional dan pemerintah negara berkembang sekarang menyadari bahwa pemerintahan yang stabil dan demokratis serta institusi publik yang dikelola dengan baik sangatlah penting bagi peningkatan kondisi kehidupan orang-orang miskin dan untuk memerangi kemiskinan. Hubungan yang bersifat pemerintah-ke-pemerintah (G2G), pemerintah-ke-bisnis (G2B), dan pemerintah-ke-masyarakat (G2C) menjadi tulang punggung aplikasi TIK di pemerintah dan governance. Tujuannya adalah untuk menjadikan pemerintah lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan (egovernment) sekaligus juga agar lebih transparan, akuntabel , dan responsif terhadap partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Istilah e-government dan e-governance sering tertukar, pengertian e-Government dapat menjadi penerapan pemerintahan yang lebih efektif secara umum, jika diimplementasikan dan diatur dengan baik, sedangkan e-governance dapat berkembang menjadi tata kelola yang partisipatif jika didukung dengan baik dengan prinsip-prinsip, tujuan, program, dan arsitektur yang benar.
- TIK dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya UU sistem Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengatur wilayahnya sendiri dengan batasan2 tertentu. Tuntutan akan layanan prima pada rakyat pemilih kepala daerah telah “memaksa” pimpinan daerah untuk mengoptimalkan sistem pemerintahannya, salah satunya dengan jalan otomatisasi layanan dan transparansi penggunaan anggaran daerah. Otomatisasi layanan daerah hanya bisa dilakukan dengan pengembangan teknologi informasi yang sejalan dengan visi pembangunan daerah. Banyak contoh bahwa semakin tingginya elektabilitas pimpinan daerah yang sebanding secara signifikan dengan tingginya efektifitas dan efisiensi pengembangan dan pemanfaatan TIK dalam proses bisnis pengelolaan pemerintah daerah. Elektabilitas Jokowi di Kota Solo dan dilanjutkan ke DKI terdongkrak naik tinggi setelah meluncurkan kartu sehat, kartu pintar dan jaminan sosial untuk sektor G2C, sedangkan sektor G2B telah terimplementasikan e-procurement dan Layanan Satu Atap, untuk lingkungan internal telah dibangun infrastruktur TIK di lingkungan SKPD dan aplikasi otomatisasi kantor di Sekretariat Daerah. Sehingga Kota Solo sering mendapatkan penghargaan PeGI dan ICT Pura.
2. E-Government
2.1 Konsep Penerapan
2.1 Konsep Penerapan
Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan e-government pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur di bawah ini
Gambar
1: Kerangka E-Government
Kerangka
arsitektur itu terdiri dari empat lapis struktur, yakni:
1) Akses
--- yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain
yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan
publik.
2) Portal
Pelayanan Publik --- yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik
tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan
dukumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
3) Organisasi
Pengelolaan & Pengolahan Informasi --- yaitu organisasi pendukung
(back-office ) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan
dokumen elektronik.
4) Infrastruktur
dan aplikasi dasar --- yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat keras dan
perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan,
transaksi, dan penyaluran informasi. baik antar back-office, antar Portal
Pelayanan Publik dengan back-office, maupun antara Portal Pelayanan Publik
dengan jaringan internet, secara andal, aman, dan terpercaya.
Struktur
tersebut ditunjang oleh 4 (empat) pilar, yakni penataan sistem manajemen dan
proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguatan kerangka kebijakan,
dan pemapanan peraturan dan perundang-undangan. Agar pelaksanaan kebijakan
pengembangan e-government dapat dilaksanakan secara sistematik dan terpadu,
penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, dan
panduan yang diperlukan harus konsisten dan saling mendukung. Oleh karena itu
perumusannya perlu mengacu pada kerangka yang utuh, serta diarahkan untuk
memenuhi kebutuhan pembentukan pelayanan publik dan penguatan jaringan
pengelolaan dan pengolahan informasi yang andal dan terpercaya. Seperti
digambarkan di bawah ini, kerangka tersebut mengkaitkan semua kebijakan, peraturan
dan perundang-undangan, standardisasi, dan panduan sehingga terbentuk landasan
untuk mendorong pembentukan good governance.
Gambar
2: Konsep Pelayanan Publik
Gambar 3: Kerangka Kebijakan Pengembangan
e-Government
Pengembangan
e-government memiliki lingkup kegiatan yang luas dan memerlukan investasi dan pembiayaan
yang besar. Sementara itu ketersediaan anggaran pemerintah sangat terbatas dan
masih harus dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang harus
segera diselesaikan. Oleh karena itu pengalokasian anggaran untuk pengembangan
e-government harus dilakukan secara hatihati dan bertanggung jawab agar
anggaran yang terbatas itu dapat dimanfaatkan secara efisien dan dapat
menghasilkan daya ungkit yang kuat bagi pembentukan tata-pamong yang baik.
Dengan demikian diperlukan siklus perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, dan
pengevaluasian anggaran pengembangan e-government yang baik, sehingga
pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan strategis e-government dapat
berjalan secara efektif. Kesenjangan yang lebar antara besarnya kebutuhan
anggaran dengan keterbatasan anggaran yang dapat disediakan akan menimbulkan
pengalokasian anggaran yang buruk apabila arah dan prioritas penggunaan
anggaran tidak terdefinisi dengan baik, proses pengalokasian anggaran tidak
sistematik, dan praktek penganggaran yang tidak transparan karena lemahnya
persyaratan kelayakan pembiayaan. Untuk menghindarkan pemborosan anggaran yang
merupakan uang pembayar pajak, perlu dikembangkan kerangka perencanaan dan
pengalokasian anggaran seperti tampak pada diagram di bawah.
Gambar 4: Kebijakan dan Strategi
3. Tatakelola TIK
3.1 Tatakelola TIK berbasis CoBIT
Gambar 5 : Tatakelola TIK
3.2 Pembagian kerja bidang Teknologi Informasi
Gambar 6 : Tatakelola TIK
Gambar 7 : Bisnis Proses Pengelolaan TIK
·
IT Evaluate, Direct, Monitor (EDM)
o
Memastikan Pengaturan Kerangka Tata
Kelola dan Pemeliharaan
§ Melakukan
evaluasi tatakelola sistem
§ Melakukan
pengarahan tatakelola system
§ Melakukan Monitoring
tatakelola system
o
Memastikan manfaat hasil kegiatan
§ Melakukan
evaluasi nilai hasil kegiatan
§ Melakukan
pengarahan nilai hasil kegiatan
§ Melakukan
Monitoring nilai hasil kegiatan
o
Memastikan Optimasi pengendalian resiko
§ Melakukan
evaluasi pengendalian resiko
§ Melakukan
pengarahan pengendalian resiko
§ Melakukan
Monitoring pengendalian resiko
o
Memastikan Optimasi pengendalian
sumberdaya
§ Melakukan
evaluasi pengendalian sumberdaya
§ Melakukan
pengarahan pengendalian sumberdaya
§ Melakukan
Monitoring pengendalian sumberdaya
·
Keselarasan, Perencanaan dan Pengaturan
o
Mengelola Kerangka Pikir tatakelola TIK
o
Mengelola Strategi
o
Mengelola Enterprise Architecture
o
Mengelola Inovasi
o
Mengelola Portofolio
o
Mengelola Anggaran dan Biaya
o
Mengelola Sumber Daya Manusia
o
Mengelola Hubungan / koordinasi /
sinkronisasi
o
Mengelola Perjanjian Layanan
o
Mengelola Pemasok/pihak ketiga/mitra/vendor
o
Mengelola Kualitas
o
Mengelola Risiko
o
Mengelola Keamanan System
Gambar 8 : Proses Bisnis TIK Level 1
·
Pengembangan, Pengadaan dan
Pengoperasian
o
Mengelola Program dan Proyek
o
Mengelola Persyaratan Definition
o
Mengelola Solusi Identifikasi dan
Pengembangan
o
Mengelola Ketersediaan dan Kapasitas
o
Mengelola Perubahan Organisasi
Pemberdayaan
o
Mengelola Perubahan
o
Mengelola Perubahan Penerimaan dan
Transisi
o
Mengelola Pengetahuan
o
Mengelola Aset
o
Mengelola Konfigurasi
Gambar 9 : Proses Bisnis Pengembangan, Pengadaan dan Pengoperasian
·
Memberikan hasil kegiatan, Pelayanan dan
Dukungan
o
Mengelola Operasional
o
Mengelola Permintaan Layanan dan
penanganan Insiden
o
Mengelola Permasalahan
o
Mengelola keberlanjutan system
o
Mengelola Keamanan Informasi
o
Mengelola
Proses Bisnis Kontrol
Gambar 10 : Proses Bisnis Result Service and Support
·
Memantau, Evaluasi dan Menilai
o
Memantau, Evaluasi dan Menilai Kinerja
dan Kesesuaian
o
Monitor, Evaluasi dan Menilai Sistem
Pengendalian Intern
o
Memantau, Evaluasi dan Menilai Kepatuhan
dengan Persyaratan Eksternal
Sumber :
https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#q=penerapan+tik+bogor+pdf
